Selanjutnya komposisi Belanja daerah tahun 2023 dalam RAPBD Tahun 2024 sebesar Rp. 2.520 triliun.
Di sisi belanja, permasalahan utama yang timbul adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara pencahayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
Kebijakan Umum Situasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika yang khusus antara lain untuk pemulihan ekonomi, peningkatan efisiensi, penyediaan alokasi untuk tahapan pilkada serentak 2024 dan efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kesemuanya ini dilakukan agar pembangunan di segala bidang, baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan berjalan secara terprogram dan berkesinambungan yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” ucapnya.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah tahun 2024, pembiayaan daerah yang direncakan sebesar Rp. 25 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nihil.“Saya berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” tutupnya. (Red)
Editor : Investigasi Mabes
