InvestigasiMabes.com | Bojonegoro - Kelanjutan penyidikan perkara kasus dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Mobil Siaga Desa, Senin, 3/6/24, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memeriksa 11 kepala desa (Kades).
Diketahui, terkait penyidikan dan pemeriksaan kasus tersebut, sejumlah Kades sempat hendak menyerahkan kendaraan/mobil siaga desa, hal itu dipicu akibat pemberitaan yang dianggap meresahkan.
BKK mobil siaga desa yang saat ini diduga terjadi masalah hukum merupakan program yang diberikan kepada 386 desa, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
Pada 26 Januari 2024 lalu, Kasus dugaan korupsi BKK mobil siaga desa naik ke status penyidikan. Lebih dari 150 Kades telah diperiksa, bahkan baru-baru ini Kejari Bojonegoro juga memeriksa Kepala Dinas Sosial.
Kejari Bojonegoro melalui rekening penerimaan lain (RPL) pada bagian sita juga menerima penyerahan uang cashback mobil siaga dari Kades.
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro, Aditia Sulaeman saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp mengatakan, penyidikan kasus BKK mobil siaga desa hingga saat ini tetap berlanjut.Pihaknya bahkan akan menuntaskan pemanggilan seluruh Kades penerima mobil siaga desa. “Kemungkinan selama dua pekan akan kita tuntaskan pemanggilan”.
“Kami sudah memanggil lebih dari 150 Kades,” ujarnya.
Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro menyebutkan, hari ini ada sebanyak 11 Kades yang dipanggil. “Semuanya hadir”.
“Sebelas Kades yang kita panggil hari ini, berasal dari dua kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro,” sebutnya.
Editor : Investigasi Mabes