Hakim Bebaskan Gazalba Saleh Dinilai Sesuai UU dan Ketentuan Hukum

Hakim Bebaskan Gazalba Saleh Dinilai Sesuai UU dan Ketentuan Hukum
Hakim Bebaskan Gazalba Saleh Dinilai Sesuai UU dan Ketentuan Hukum

InvestigasiMabes.com | Jakarta -  Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan menyatakan Jaksa KPK tak berwenang mengajukan tuntutan terhadap Gazalba Saleh karena tak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung. 

Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi Gazalba Saleh atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Hakim menilai, jaksa KPK tidak berwenang mengadili Gazalba Saleh lantaran tidak menerima kewenangan untuk menuntut dari Jaksa Agung. 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Prof. Dr. Maidin Gultom, SH. MHum menilai putusan yang disampaikan majelis hakim ini telah sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan Hukum. 

"Khususnya Pasal 35 ayat (1) huruf j UU Kejaksaan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan," ujar Prof. Maidin Gultom, kepada wartawan, Rabu 5 Juni 2024. 

Dalam eksepsinya, penasihat hukum memang menyinggung asas single prosecution system, een en ondelbaar dan dominus litis yang menyatakan hanya Jaksa Agung yang berwenang melakukan penuntutan dan sebagai penuntut umum tunggal, maka pengendalian seluruh penuntutan pidana merupakan kewenangan Jaksa Agung. 

Bahwa berdasarkan asas een en ondelbaar, Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Asas ini berfungsi memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja lembaga penuntut sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan dan Penjelasannya. 

“Pasal tersebut menekankan institusi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang penuntutan dimana Jaksa Agung selaku pimpinan yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan," kata Gultom. 

Bahwa berdasarkan asas Dominus Litis, Kejaksaan dan Penuntut Umum yang menerima pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung adalah pemilik perkara atau pihak yang memiliki kepentingan nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang menentukan dapat tidaknya suatu perkara diperiksa dan diadili di persidangan. 

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH. MH meminta KPK menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kebutuhan administrasi adanya delegasi penuntutan. 

"Jadi menurut saya, surati saja Jaksa Agung meminta pendelegasian penuntutan. Saya yakin Jaksa Agung akan segera memproses dalam tempo secepat-cepatnya," kata Ketua Komjak Pujiyono Suwadi. 

Editor : Investigasi Mabes
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini