InvestigasiMabes.com | Jepara - Desakan kepada Camat di berbagai wilayah Kabupaten Jepara semakin menguat. Setelah terjadi insiden yang dilakukan MS Petinggi atau kadas lebak kecamatan pakis aji Kabupaten jepara dengan perkataan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap wartawan yang sedang peliputan di berlangsungnya acara pengukuhan penerimaan SK Bupati perpanjangan 184 Petinggi atau kades seluruh Kabupaten atas perubahan ketiga undang-undang Ri No. 6 Tahun 2014. Serangkaian terjadinya insiden yang memalukan. Banyak keluhan terkait buruknya pelayanan publik serta lemahnya pembinaan dan pengawasan program kebijakan desa. Camat, sebagai pejabat penyelenggara negara di tingkat kecamatan, dianggap harus lebih bertanggung jawab dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 22/06/2024.
Mustaqim, Camat Batealit, saat dikonfirmasi via WhatsApp menyatakan, "Saya sangat mengapresiasi apa yang jenengan lakukan. Terkait dengan monev, sudah saya lakukan sesuai regulasi dan hasilnya akan saya laporkan kepada bapak bupati. Saya sudah menerapkan regulasi yang dimaksud." kata Mustaqim.
Meski demikian, indikasi buruknya pelayanan publik, pembinaan, dan pengawasan penggunaan dana desa (DD) serta dana lainnya, masih banyak ditemukan. Administrasi yang amburadul dalam kegiatan pembangunan desa, ketidaksesuaian regulasi, dan banyaknya penyimpangan, serta praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) masih menjadi masalah utama. Sejumlah warga mengeluhkan lambannya proses administrasi kependudukan dan perizinan di kantor kecamatan. "Kami harus menunggu berjam-jam hanya untuk mengurus KTP, KK, dan lainnya. Pelayanannya sangat lambat dan tidak ramah," kata salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Layanan sosial yang diberikan juga dianggap tidak memadai. Banyak warga merasa tidak mendapatkan bantuan yang layak dari pemerintah kecamatan. "Bantuan sosial sangat sulit diakses. Kami merasa diabaikan," ujar Siho, warga setempat, terkait dugaan pemotongan dana dari DTKS dalam distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tim investigasi menemukan minimnya pembinaan dan pengawasan desa. Banyak program kebijakan desa tidak berjalan sesuai rencana dan cenderung mandek. "Program pembangunan desa tidak jelas arah dan tujuannya. Banyak proyek yang tidak sesuai perencanaan awal dan diduga terjadi penyimpangan, KKN," ungkap Maskuri, kabiro media Investigasimabes.com di wilayah Jepara.
Pengawasan oleh Camat juga dinilai tidak efektif. Banyak kebijakan diterapkan tanpa pengawasan ketat, sehingga terjadi penyimpangan dan korupsi. "Kami merasa tidak diawasi dengan baik, padahal dana desa harusnya diawasi ketat," tambahnya.Desakan dari Berbagai Pihak. Menanggapi situasi ini, berbagai pihak mendesak agar Camat lebih serius menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. "Camat harus turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Jangan hanya duduk di kantor," tegas Siho aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat setempat.
Tuntutan Perbaikan. Warga dan berbagai elemen masyarakat menuntut perbaikan segera. Mereka meminta agar pemerintah daerah lebih tegas dalam mengevaluasi kinerja Camat. "Jika perlu, Camat yang tidak mampu bekerja dengan baik harus diganti. Kami butuh pemimpin yang peduli dan bekerja untuk rakyat," kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Situasi ini menyoroti pentingnya peran Camat dalam penyelenggaraan negara di tingkat kecamatan. Diharapkan, dengan adanya desakan dan tuntutan ini, Camat dapat lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kinerjanya demi kesejahteraan masyarakat. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas mereka."Tutupnya. ( IM TIM ALMIJ )
Editor : Investigasi Mabes
