InvestigasiMabes.com | Pekanbaru - Banyaknya terjadi kebocoran anggaran, pembayaran tunjangan dan belanja perjalanan dinas serta pembayaran tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak namun tidak melaksanakan kegiatan terjadi pada OPD Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Temuan-temuan itu terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 dengan Nomor LHP : 146.B/LHPXVIII.PЕК/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang mengindikasikan lemahnya managerial dan pengawasan yang dilakukan dan mengakibatkan terjadinya penyimpangan.
Dalam LHP pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu terdapat beberapa hal diantaranya :
1. Kelebihan pembayaran tunjangan istri / suami dan tunjangan beras istri / suami an.Vf, s.pd.
2. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Beras Istri/Suami sebanyak 106 orang dari SMA/SMK Negeri Se-Riau dengan total seluruhnya Rp. 569.015.300,00
3. Kelebihan Pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras anak pada OPD Dinas Pendidikan sebanyak 26 orang4. Kelebihan Pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras anak pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Se-Riau sebanyak 860 orang dengan total nilai sekitar Rp. 2.212.876.650,00
5. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, dan Tambahan Penghasilan ASN yang Melaksanakan Tugas Belajar sebanyak 25 orang
6. Pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 31 orang
7. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang telah pensiun sebanyak 11 orang
Editor : Investigasi Mabes