InvestigasiMabes.com | Pekanbaru - Pj Gubernur Riau harus segera memecat Kabid Perkim Dinas PUPRPKPP Riau Khairul Rizal, Demikian dikatakan aktivis LSM Ruslan Hutagalung.
Menurut Ruslan Hutagalung, Oknum ASN yang satu ini terkesan banyak masalah dan telah melakukan intervensi terhadap Tim wartawan.
"Diberitakan sedikit langsung main-main somasi, seolah dia lupa bahwa dia digaji oleh rakyat, jadi kalau anti kritik berhenti jadi pejabat, kami akan terus melawan oknum yang arogan ini" kata Ruslan Hutagalung senin siang 12 Agustus 2024.
LSM KPB sangat kecewa dengan pejabat KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) dari pihak PUPRPKPP Propinsi Riau ini, Kalau merujuk kepada peraturan pemerintah melalui LKPP ( Lembaga Kebijakan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) No. 3 tahun 2021 dengan jelas memandu para Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran agar peraturan itu menjadi Acuan dalam menentukan kebijakannya, sehingga program pemerintah itu tercapai sesuai dengan tujuannya.
Didalam peraturan LKPP tersebut sudah di atur, proyek apa yang bisa di kerjakan oleh kelompok masyarakat, dan proyek apa yang tidak bisa di kerjakan oleh kelompok masyarakat, seperti proyek swakelola / penunjukan langsung tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 yang di bawah anggaran 200juta an, masyarakat punya hak penuh dalam pelaksanaan Proyek swakelola tipe 4, karena proyek tipe 4 itu terdiri dari 3 macam pelaksanaan yaitu :
1. Mengelola proyek swakelola untuk program pemberian makanan sehat pada masyarakat.2. Mengelola proyek swakelola dalam renovasi rumah warga yang tidak mampu.
3. Mengelola proyek swakelola dalam pembangunan jalan semenisasi lingkungan masyarakat, yang di kenal sebagai PSU.
Namun yang terjadi di lapangan malah dugaan pemalsuan kwalitas beton, yang seharusnya mutu K225 namun di lapangan hanya diduga mutu K125/ K150/ K175.
Tidak berhenti di dugaan pencurian kwalitas Beton, dari panjang pekerjaan / lebar pekerjaan juga dan ketebalan dari 15 Cm juga terjadi pengurangan, proyek ini sangat menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan pejabat KPA di PUPRPKPP dan pejabat gubernur propinsi Riau ulas Ruslan.
Editor : Investigasi Mabes
