4. Penerimaan tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Jika pejabat menerima gratifikasi tetapi tidak melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka penerimaan tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, tidak ada indikasi bahwa hadiah tersebut dilaporkan ke KPK, yang berarti unsur ini dapat terpenuhi.
Unsur-unsur Tindak Pidana Gratifikasi:- Adanya penerimaan hadiah atau fasilitas lainnya oleh pejabat negara.
- Adanya hubungan antara hadiah dengan jabatan yang dipegang pejabat, dalam hal ini diberikan saat pejabat masih aktif menjalankan tugasnya.- Tidak adanya pelaporan ke KPK dalam waktu yang ditentukan.
Bukti Relevan:- Foto atau bukti dokumentasiyang menunjukkan pemberian hadiah di lokasi badan usaha tanpa izin resmi dapat digunakan sebagai indikasi adanya penerimaan gratifikasi yang melanggar hukum.
Dalam kasus ini, keempat unsur tersebut tampaknya dapat terpenuhi, yaitu: pejabat negeri yang menerima hadiah, hadiah yang terkait dengan jabatannya, melanggar tugasnya dalam pengawasan izin usaha, serta tidak adanya pelaporan ke KPK. Jika terbukti, ini bisa mengarah pada tindakan pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.( Red )
Editor : Investigasi Mabes
