Pagar Gudhas Village Diduga Melanggar Aturan Tata Ruang Bangunan Dinas PUPR Kota Jambi Diam

Pagar Gudhas Village Diduga Melanggar Aturan Tata Ruang Bangunan Dinas PUPR Kota Jambi Diam
Pagar Gudhas Village Diduga Melanggar Aturan Tata Ruang Bangunan Dinas PUPR Kota Jambi Diam

InvestigasiMabes.com | Kota Jambi, 26 Januari 2025 – Pagar beton Gudhas Village yang berdiri angkuh di Jl. Adam Malik, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, adalah tamparan keras bagi aturan hukum dan tata ruang di Kota Jambi. Meski telah dilaporkan berkali-kali oleh masyarakat, aktivis, dan media kepada Dinas PUPR Kota Jambi, pagar ini tetap berdiri kokoh. Tak ada langkah nyata dari pemerintah untuk menindak pelanggaran yang jelas-jelas mencolok mata ini. Apakah hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil? 

Pelanggaran yang Dilakukan oleh Gudhas VillageBerdasarkan temuan lapangan dan audiensi dengan Dinas PUPR Kota Jambi, pagar Gudhas Village diduga melanggar berbagai aturan nasional terkait tata ruang, bangunan gedung, dan keselamatan publik, yaitu:

1. Pelanggaran Jarak Sempadan Jalan (Garis Sempadan Jalan - GSJ)o Aturan: Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bangunan, termasuk pagar, harus memenuhi jarak minimum dari garis tengah jalan sesuai ketentuan tata ruang.

o Fakta: Pagar Gudhas Village dibangun hanya beberapa meter dari tepi jalan, jauh dari standar jarak minimum untuk bangunan di dekat jalan utama.o Dampak: Mengurangi ruang bagi pejalan kaki, mengganggu arus lalu lintas, dan meningkatkan risiko kecelakaan.

2. Pelanggaran Ketinggian dan Material Pagaro Aturan: Sesuai UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP No. 16 Tahun 2021, pagar bagian bawah (maksimal 60 cm) boleh menggunakan beton, sedangkan bagian atas (maksimal 90 cm) harus menggunakan material transparan untuk menjaga visibilitas.

o Fakta: Tinggi pagar Gudhas Village mencapai 2,5 meter dengan material beton penuh, melanggar ketentuan transparansi yang diwajibkan untuk keselamatan pengguna jalan.3. Pelanggaran terhadap Keselamatan Publik

o Aturan: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 273 dan Pasal 274, melarang hambatan fisik di sekitar jalan yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas.o Fakta: Lokasi pagar yang terlalu dekat dengan jalan dan desainnya yang masif menghalangi visibilitas pengendara serta meningkatkan risiko kecelakaan di kawasan tersebut.

4. Pelanggaran Administratif: Tidak Sesuai dengan PBG dan SLFo Aturan: Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, setiap bangunan gedung wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sesuai dengan standar teknis, serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan.

o Fakta: Pagar Gudhas Village yang melanggar ketentuan teknis seharusnya tidak memenuhi syarat penerbitan SLF. Namun, hingga saat ini, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. 

Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi menilai kasus pagar Gudhas Village ini adalah simbol runtuhnya penegakan hukum di Kota Jambi. Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, menyampaikan pernyataan keras terkait hal ini."Ini bukan sekadar pagar beton! Ini adalah bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Jambi tidak mampu, atau bahkan tidak mau, menegakkan aturan. Bagaimana mungkin pelanggaran yang sudah terang-terangan dibiarkan? Jika pemerintah hanya diam, masyarakat berhak mempertanyakan keberpihakan mereka. Apakah hukum di Kota Jambi hanya untuk rakyat kecil, sementara pengusaha besar kebal aturan?" tegas Erfan dengan nada marah.

Editor : Investigasi Mabes
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini