Pagar Gudhas Village Diduga Melanggar Aturan Tata Ruang Bangunan Dinas PUPR Kota Jambi Diam

Pagar Gudhas Village Diduga Melanggar Aturan Tata Ruang Bangunan Dinas PUPR Kota Jambi Diam
Pagar Gudhas Village Diduga Melanggar Aturan Tata Ruang Bangunan Dinas PUPR Kota Jambi Diam

Wakil Ketua AWaSI Jambi, Kang Maman, menyuarakan kritik lebih tajam:"Pemerintah Kota Jambi harus malu! Sudah ada laporan, sudah ada audiensi, tapi pagar ini tetap berdiri kokoh. Kalau mereka tidak mampu bekerja, lebih baik tinggalkan kursi empuk mereka! Jangan biarkan hukum dipermainkan oleh pengusaha yang merasa kebal aturan. Rakyat tidak butuh pemimpin yang takut atau tunduk pada orang-orang seperti itu!"

 Mengapa Pemerintah Diam?

Fakta bahwa pagar ini masih berdiri kokoh meskipun jelas melanggar aturan membuat publik berspekulasi tentang adanya “perlakuan khusus” kepada pemilik Gudhas Village. Pemilik restoran ini dikenal sebagai tokoh berpengaruh dengan jaringan luas, sehingga ada dugaan kuat bahwa laporan masyarakat sengaja diabaikan."Kami ingin tahu, apa alasan pemerintah tidak membongkar pagar ini? Apakah karena pemiliknya seorang yang berkuasa? Atau memang pemerintah kita sudah kehilangan nyali untuk menegakkan hukum?" ujar Ludwig, seorang aktivis yang juga terlibat dalam pengawalan kasus ini.

 Ultimatum AWaSI Jambi: Tindakan atau Mundur!

AWaSI Jambi menuntut Pemerintah Kota Jambi, khususnya Dinas PUPR, untuk segera bertindak dalam waktu dua minggu. Jika tidak ada langkah nyata, AWaSI akan:1. Melaporkan kasus ini ke Ranah Hukum dan Tingkat Lebih Tinggi.

2. Menggelar aksi besar-besaran bersama masyarakat Kota Jambi."Jangan sampai kami harus turun ke jalan untuk menegakkan keadilan. Jika pemerintah tidak bertindak, kami akan pastikan kasus ini menjadi perhatian nasional. Kota Jambi butuh pemimpin yang tegas, bukan pemimpin yang bisu!" ujar Erfan menutup pernyataannya.

 Kasus pagar Gudhas Village bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga soal keadilan, integritas, dan keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan. Jika kasus ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Jambi akan hancur total.

Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji. Jika hukum terus dipermainkan, jangan salahkan publik jika mereka mulai meragukan keberadaan pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung keadilan.Kontak Media:

Aliansi Wartawan Siber Indonesian (AWASI)

Editor : Investigasi Mabes
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini