InvestigasiMabes.com | Depok – Sebagaimana yang telah menjadi sorotan publik bahwa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok selalu meningkat tiap tahunnya. Bahkan anggaran perjalanan dinas kesehatan kota Depok pada tahun 2023 mencapai Rp.9.692.398.534,00-Anggaran perjalanan Dinas yang dinilai fantastis oleh publik tersebut dipertanyakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM BAKORNAS). Sebagaimana disampikan oleh Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL selaku Ketua Umum LSM BAKORNAS pada awak media, (16/4/25).
Disampaikannya bahwa BAKORNAS juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran belanja perjalanan Dinas kesehatan kota Depok yang dinilai fantastis dan mengalami kenaikan hingga milliaran rupiah setiap tahun, diantaranya yaitu :- Perjalanan Dinas Tahun 2023 yang Menghabiskan Anggaran Sebesar Rp.9.692.398.534,00-
- Perjalanan Dinas Tahun 2022 yang Menghabiskan Anggaran Sebesar Rp.8.859.644.828,00-- Perjalanan Dinas Tahun 2021 yang Menghabiskan Anggaran Sebesar Rp.6.328.213.788,00-
Hermanto mengatakan, bahwa untuk memperoleh informasi terkait akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran yang fantastis tersebut BAKORNAS telah mengirimkan surat dengan nomor surat 033/DPP/BAKORNAS/PPID/25, dan telah diterima oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Depok pada tanggal 19 Maret 2025.Namun pada tanggal 29 Maret 2025 BAKORNAS menerima surat balasan dari Dinas Kesehatan Kota Depok dengan nomor Surat : 050/1468/Sekret/2025 dan tanggal surat 26 Maret 2025, pungkas Ketum BAKORNAS yang kerap disapa Anto itu.
Hermanto menuturkan, bahwa surat tanggapan tersebut tidak memenuhi apa yang dimohonkan dan diminta dalam surat kami. Sebagaimana yang tertuang dalam surat PPID yang kami mohonkan,Atas hal itu Maka BAKORNAS mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor Surat 041/DPP/BAKORNAS/PPID/25, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP.
Surat balasan tersebut memaparkan tentang Perwal Kota DEPOK Nomor 05 Tahun2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Iformasi Publik.Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Umum BAKORNAS, Ia mengatakan, bahwa BAKORNAS dalam surat pertama hingga surat keberatan terkait PPID, telah mengikuti prosedur sebagaimana yang daiatur dalam Undang – Undang RI Nomor 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Maka surat balasan terhadap keberatan yang disampaikan oleh BAKORNAS, Hermanto menyebut surat balasan tersebut, terbantahkan karena Undang Undang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perwal. Terlebih pemaparan perwal tersebut bukan pada posisinya yaitu disampikan dalam tanggapan terhadap keberatan yang diajukan.Hermanto menegaskan sejak surat pertama telah melampirkan Salinan Identitas Pribadi yaitu KTP, salinan Akta KEMENKUMHAM badan hukum lembaga dan telah memaparkan maksud dan tujuan, pandangan dan pendapat. Maka segala unsur prosedur yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diikuti oleh BAKORNAS.
Ia menyampaikan dengan terpenuhinya unsur unsur sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAKORNAS telah siap menggugat Dinas Kesehatan Kota Depok dengan diajukannya Permohonan Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Surat Permohonan sengketa yaitu 055/DPP/BAKORNAS/Perm-SI/25.Kami berharap dengan permohonan sengketa ini dapat membuka jalan terpenuhinya hak – hak masyarakat untuk mengetahui secara detail lengkap dengan bukti LPJ dan bukti bukti pengeluaran, seperti bukti tik
Editor : Investigasi Mabes
