Publik mulai bertanya apakah ada oknum yang melindungi jaringan ini, atau apakah sistem pengawasan memang sengaja dilemahkan.
Fenomena ini dinilai sebagai indikasi serius rapuhnya kehadiran negara dalam pengawasan sumber daya energi, padahal aktivitas tersebut diduga merugikan pendapatan negara dalam jumlah besar dan berpotensi menimbulkan bencana kebakaran serta pencemaran lingkungan.
Karena itu, masyarakat meminta:Kapolri untuk turun tangan,
Kapolda Sumsel memastikan tidak ada aparat bermain dua kaki,
Kapolres Muba bergerak cepat membersihkan wilayah hukumnya dari operasi ilegal yang semakin vulgar.Jika aktivitas BBM ilegal seperti ini terus dibiarkan, maka citra penegakan hukum hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Negara seharusnya hadir di depan — bukan justru kalah oleh jaringan yang diduga memiliki beking kuat.
Apakah APH berani bertindak?
Editor : RedakturSumber : Team
