TUNTUTAN LEBIH TEGAS: GANTI KAPOLRES SEKARANG!
Ketua Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia ( LMR- RI ) Sumatera Barat, Ir. Sutan Hendy Alamsyah menegaskan bahwa pengakuan Kapolres Agung bahwa ia tidak mampu berintervensi terhadap anggotanya dalam penanganan kasus yang sudah dinyatakan sebagai "Kriminal Murni" adalah bukti nyata bahwa beliau tidak layak menjabat sebagai pemimpin kepolisian di Kabupaten Solok. "Ini bukan masalah kurang pengalaman, tapi kurangnya kemauan untuk menegakkan hukum! Sebagai komandan, ia harus bertanggung jawab penuh atas kelalaian dan kelemahan yang terjadi di bawah pimpinannya," tegas Sutan.
Kami dari LMR- RI Sumatera Barat bersama dengan berbagai elemen masyarakat akan mengajukan surat resmi kepada Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSF, untuk segera melakukan peninjauan komprehensif terhadap kinerja AKBP Agung Pranajaya dan mengambil langkah tegas dengan menggantikan beliau dari jabatan Kapolres Solok. Selain itu, juga menuntut agar Kapolda langsung membentuk tim penyidikan khusus yang independen untuk menangani kasus ini tanpa campur tangan pihak manapun, terutama untuk mengungkap apakah ada kekuasaan tertentu yang melindungi pelaku, termasuk sosok "Toke Bawang" dengan inisial "SM" yang diduga menjadi otak balik kekerasan.
KORBAN MENUNTUT KEADILAN TANPA TUNDANGA
dr. M. Syukri yang masih dalam perawatan di RS M. Djamil Padang menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa terus menerima penanganan hukum yang lamban dan tidak jelas arah. "Kita sudah memberikan semua bukti yang dibutuhkan, laporan sudah dibuat sejak hari kejadian, surat rujukan medis sudah ada – tapi kenapa tidak ada satu pun tersangka yang ditetapkan? Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil saja?" ujar dr. Syukri dengan nada penuh kemarahan.Korban lain, Muhammad Ilham (petugas keamanan) yang juga mengalami luka serius akibat pemukulan menggunakan kayu dan besi, menambahkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya pada tubuh mereka, tapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. "Kita berharap Kapolda Sumbar bisa turun tangan dan menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak bisa dipermainkan oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi atau sosial di daerahnya," katanya.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim buru berita
