Menurut dia, sistem yang dibangun Bapenda, termasuk integrasi data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.
"Artinya sistem yang dibangun Bapenda hari ini langsung dipantau KPK, termasuk potensi-potensi yang lain. Bahkan piutang kami selalu dipantau bagaimana cara kami menagih," jelas Agus.
Untuk 2026, Agus menyebut realisasi pendapatan daerah hingga triwulan ketiga telah mencapai sekitar 76 persen dari target.
Dia optimistis capaian tersebut masih menempatkan Lampung Timur sebagai salah satu daerah dengan realisasi pendapatan yang tinggi di Provinsi Lampung.Bapenda Lampung Timur juga terus mengembangkan berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
