Atas persoalan ini, masyarakat meminta Kapolda Jambi dan Bidang Propam Polda Jambi melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan PT MPG.
Masyarakat juga meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap:
1. Legalitas penguasaan dan pengusahaan lahan PT MPG yang diduga berada di kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 1.000 hektare.
2. Ada atau tidaknya Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sah.
3. Ada atau tidaknya Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang diusahakan.4. Kesesuaian kegiatan perkebunan dengan status dan fungsi kawasan hutan.
5. Proses penyelidikan dugaan pencurian buah kelapa sawit yang dilaporkan Ediyanto alias Ahin.
6. Objektivitas penyidik Subdit 3 Polda Jambi dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat dan PT MPG.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
