InvestigasiMabes.com | Jepara - Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) pada layanan perintis pertanahan, di Ruang Kerja Bupati, Senin (16/11/2026).
Keterangan foto: Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara di Ruang Kerja Bupati, Senin (16/11/2026). (Foto: Istimewa / Investigasi Mabes)
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan, memperkuat kepastian hukum hak atas tanah, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Melalui kesepahaman ini, kedua pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, termasuk pendataan, penataan, legalisasi, dan pengamanan aset milik pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Kepala Kantor Pertanahan Jepara, Hariyoko mengatakan, manfaat kerja sama ini untuk peningkatan kualitas data, baik pemetaan bidang tanah KW 456, dan perbaikan posisi bidang tanah KW 123, untuk mendukung pemeliharaan data pertanahan, seperti peralihan hak atas tanah. Selain itu, objek pajak yang belum terdaftar atau bersertifikat dapat diinventarisasi sebagai target sertifikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).Sedangkan manfaatnya bagi Pemkab Jepara, untuk penambahan objek pajak dan pemutakhiran pemanfaatannya, serta peningkatan kualitas data subjek dan pemutakhiran data pemegang hak pada data objek pajak.
Editor : Redaktur