Jika benar teknologi AI digunakan untuk menciptakan konten yang bertujuan mempermalukan, memfitnah, atau merusak kehormatan seseorang, tentu hal tersebut patut dipertanyakan secara moral maupun hukum.
Kita tidak boleh membiarkan teknologi yang seharusnya mencerdaskan manusia justru digunakan untuk memperkeruh suasana, membangun kebencian, dan memperluas budaya saling merendahkan.
AI adalah alat. Baik buruknya pemanfaatan teknologi tersebut sangat bergantung pada tanggung jawab manusia yang menggunakannya.
Kebebasan Berekspresi Tetap Memiliki Batas Hukum
Dalam perspektif hukum Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. Namun, hak tersebut juga harus dilaksanakan dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur sejumlah ketentuan mengenai penyebaran informasi elektronik, termasuk Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu.
Selain itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur penyebaran informasi elektronik yang menghasut atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan identitas tertentu.Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap sindiran, meme, kritik, atau candaan otomatis merupakan tindak pidana. Unsur perbuatan, niat, isi konten, konteks, serta ketentuan hukum yang berlaku harus diperiksa secara cermat.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga menegaskan pentingnya membedakan kritik sebagai bentuk pengawasan dan koreksi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan pribadi seseorang.
Artinya, hukum bukan alat untuk membungkam kritik, tetapi juga bukan alasan untuk membenarkan fitnah dan penghinaan.
