1. Berantas pinjol, pindar, rentenir dan lembaga keuangan yang tumbuh dari pendapatan utang.* OJK sudah menjatuhkan sanksi administratif kepada 11 penyelenggara LPBBTI pada Oktober 2026. Penegakan ini harus konsisten, termasuk pemberian fasilitas bayar utang pokok dan larangan penagihan yang intimidatif.
2. Perlindungan sosial yang tepat sasaran.* Bantuan pangan, tunjangan tunai, pendidikan dan kesehatan gratis bagi keluarga di ambang kemiskinan bukan belas kasihan, melainkan kewajiban negara untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Mediasi utang.* Negara perlu menyediakan lembaga mediasi independen dan konseling keuangan gratis, agar debitur tidak berhadapan sendirian dengan debt collector. Rakyat selama ini bingung harus mengadu ke mana saat terjebak sengketa utang.
4. Pelunasan untuk ghorimin.* Dalam konsep keuangan Islam, negara melalui Baitul Mal dapat melunasi utang orang yang benar-benar tidak mampu membayar (ghorimin). Prinsip ini bisa diadaptasi dalam kebijakan fiskal modern sebagai jaring pengaman terakhir, bukan sebagai pemutihan massal.5. Lapangan kerja dan upah layak.* Kebijakan makro yang paling utama tetap pembukaan lapangan kerja, penetapan upah layak, dan pengendalian inflasi pangan. Tanpa kenaikan pendapatan riil, semua edukasi literasi keuangan akan mentok dan tidak akan berdaya.
