InvestigasiMabes.com | Kaltim - Pemerintah Kecamatan Samboja memfasilitasi masyarakat dan PT. Alam Jaya Persada (PT. AJP) melakukan mediasi mengenai permasalahan limbah dan lahan masyarakat yang ada di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, di ruang rapat Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.Di adakan mediaasi seperti ini supaya masyarakat mendapatkan solusi terbaik dari PT. Alam Jaya Persada (PT. AJP) yang berada di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
28/5/2024
Sedangkan pihak masyarakat mengharapkan adanya mediasi seperti ini agar bisa menemukan hasil dan solusi yang bagus dan tidak ada yang dirugikan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Dalam mediasi ini di hadirkan Sekcam Samboja, Pihak Manajemen PT. AJP, Kapolsek dan jajarannya, Babinsa, Lurah Sanipah dan beberapa masyarakat yang memiliki kepentingan dalam perihal ini yang selama ini juga mengharapkan kejelasan dari PT. AJP mengenai lahan yang tergenang limbah. Masyarakat mengaku masih kecewa terhadap hasil koordinasi dan mediasi ini, dalam mediasi tersebut belum ada pertanggungjawaban dan hasilnya masih sama seperti yang pernah di tempuh sebelum-sebelumnya.
“ Kami menuntut kepada pihak PT. AJP agar menghentikan sementara proses berproduksi karena permasalahan ini belum ada pertanggungjawaban dari awal mula mediasi di lakukan sejak 2017, 2018 dan sampai saat ini mediasi yang dilakukan lagi di Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, jelas Amir.
Di kegiatan mediasi ini, tidak di hadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Kukar di Tenggarong, Kepadinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kukar di Tenggarong, Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong.“Harapannya, sebagai warga negara Indonesia sebenarnya kami adanya mediasi seperti ini agar bisa berbicara secara kekeluargaan karena menurut saya ini cara penyelesaian yang sangat baik. Namun, nampaknya dari pihak PT. AJP memiliki standar sendiri dan menginginkan lanjut dengan proses hukum secara otomatis karena permintaan dari pihak perusahaan sendiri dan kami akan tempuh juga langkah-langkah hukum itu seperti apa yang mereka inginkan. Maka dari itu, kami mengusulkan mediasi sebelum menempuh jalur hukum dan kami bahkan nilai yang kami tuntut masih bisa di negosiasi tapi nampaknya dari pihak perusahaan tidak ada juga dampak negosiasi dan bahkan dari pihak mereka menyarankan tempuh saja jalur hukum, artinya keputusan seperti apa mereka akan taat menjalankan proses hukumnya.
Ia juga menambahkan sebenarnya saya sudah pernah membuat rincian karena ada surat dari DLHK yang menyatakan PT. AJP terbukti membuang limbah ke lahan saya itu dengan melihat berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 di situ ada rincian kewajiban masalahnya maka dari itu saya koborasi menjadi tiga bentuk tuntutan1. Biaya pemulihan lahan saya tuntut sebesar Rp 3 milyar
2. Denda atas kelalaian dan kesengajaan PT. AJP sebesar Rp 10 milyar3. Saya menuntut ganti rugi secara rutin setiap bulan selama delapan tahun sebesar Rp 4,8 milyar sehingga totalnya Rp 17,8 milyar. Ungkap Amir.
Editor : Investigasi Mabes
