InvestigasiMabes.com | Bangkinang - SDN 024 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melaksanakan acara Perpisahan Siswa-siswi Kelas 6 yang diadakan di halaman sekolah yang berlokasi di Jl. Karya Masa, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Untuk melaksanakan acara Perpisahan tersebut, setiap murid (Siswa/i) dibebankan biaya sebesar Rp. 400.000,- dengan jumlah murid yang akan mengikuti acara Perpisahan tersebut sebanyak 230 orang, hal ini tentunya sangat membebani wali murid.
Kepsek Zarmalis ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa sepengetahuannya uang perpisahan itu hanya Rp. 175.000,- yang dikutip, nanti untuk lebih jelasnya saya tanyakan lagi kepada panitianya ungkap Zarmalis mengakhiri pembicaraan.
Kabid Ketenagaan Disdikpora Kabupaten Kampar Admiral SP. MSi ketika dikonfirmasi via WhatsApp hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban alias Bungkam.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (LPKSM JIHAT) Kota Pekanbaru Mardun, SH ketika dimintai tanggapan berkaitan dengan pungutan yang terjadi di sekolah, mengatakan bahwa ini merupakan sebuah problem yang selalu muncul ketika pengawasan yang lemah dari pimpinan, padahal segala sesuatu sudah ada aturan yang mengaturnya, tentu kembali kepada induknya, dalam hal ini Dinas Pendidikan, sejauh mana mereka melakukan pembinaan dan pengawasan.
Dikatakan Mardun, Kepada Sekolah dan Komite Sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan perpisahan atau wisuda, terhadap uang perpisahan atau wisuda yang sudah dipungut untuk segera dikembalikan.Dasar acuan untuk tidak melakukan pungutan adalah Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud no 44 tahun 2012 tersebut menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
Kemudian pada Pasal 181 huruf d PP No. 17 Tahun 2010 menyebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10 ayat 1 dan 2 permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite menyebutkan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan,”.
Editor : Investigasi Mabes
