InvestigasiMabes.com | Pekanbaru - Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Fisik Rekonstruksi Rumah Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Riau yang dikerjakan oleh Kontraktor CV. Elfrida Corporation dengan Nomor Kontrak : PRJ.PPK-1/WBC.03/2024 Tanggal Kontrak 15 Juli 2024 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.403.051.368 yang bersumber dari APBN 2024 pelaksanaannya diduga asal-asalan.
Proyek yang berlokasi di Jalan Semeru Kota Pekanbaru itu terlihat semrawutan, dan terkesan mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
Pada prinsipnya, K3 Konstruksi diterapkan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif. K3 Konstruksi berlaku untuk semua orang yang berada di lingkungan konstruksi, termasuk pekerja, pengawas, manajer proyek, dan pengunjung.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam K3 Konstruksi, di antaranya:* Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
* Pelatihan pekerja* Pemeliharaan peralatan
* Komunikasi yang efektif* Keterlibatan pekerja* Evaluasi dan perbaikan terus-menerus* Penggunaan alat pelindung diri
* Inspeksi rutin* Pengaturan lalu lintas.
Dari pantauan Tim Media dilapangan, pekerjaan yang dilaksanakan terkesan asal-asalan, penempatan material maupun keselamatan pekerja tidak diperhatikan oleh kontraktor, konsultan maupun PPK. Gambar pelaksanaan pekerjaan tidak jelas seperti apa konsep desainnya, karena tidak menguraikan tentang spesifikasi gambar, tidak ada detail potongan gambar tentang kolom, dan detail pondasi, dan lain-lain, serta gambar tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan ada pekerjaan Kolom/Tiang yang terlihat miring.
Tim Media sudah mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Riau untuk melakukan konfirmasi, namun Irvan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkesan menghindar, dan Tim Media disarankan untuk konfirmasi melalui nomor WhatsApp Humas DJBC.
Editor : Investigasi Mabes
