InvestigasiMabes.com | Jakarta - Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Tri Karya (Petir) mengapresiasi pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang menindaklanjuti dugaan korupsi dana (PI) 10% yang diterima oleh PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) sebanyak Rp488 miliar tahun 2023, yang telah mereka laporkan belum lama ini.
‘’Kita yakin dan mengapresiasi pihak Kejaksaan Agung RI, akan berhasil mengungkap kasus besar dugaan korupsi dana PI 10% yang diterima oleh BUMD milik Rohil yakni PT SPRH sebanyak Rp.488 miliar, yang sudah kita laporkan ke Korps Adhyaksa,’’ ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petir, Jackson Sihombing, Kamis (14/11/2024).
Atas laporan Ormas Petir ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, pihaknya sudah dimintai keterangan oleh penyidik Jampidsus.
‘’Saya selaku pelapor dugaan korupsi dana PI 10% di PT SPRH ini sudah diperiksa sebagai saksi pelapor oleh penyidik," sebut Jackson Sihombing.
Menurutnya, Direktur dan manajer PT SPRH, BUMD milik Rohil itu, juga sudah diperiksa Tim Penyidik Jampidsus Kejagung RI.
Jackson Sihombing berharap pihak penyidik Jampidsus Kejagung bisa menaikkan status laporan menjadi naik ke tahap penyidikan."Semoga dalam waktu dekat, pihak penyidik Jampidsus Kejagung RI menaikkan status Lidik menjadi Dik terkait laporan dugaan korupsi dana PI 10% di PT SPRH ini," harapnya.
Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Harli Siregar, SH, MH mengarahkan riausatu.com untuk menanyakan ke Lapdumas Jampidsus Kejagung.
"Sebaiknya dikonfirmasi ke Bagian Lapdumas di Pidsus, apakah sudah ditangani, karena pelapor menyampaikan laporannya melalui Bagian Lapdumas, sejauh mana perkembangannya, jadi tidak simpang siur," tulis Harli Siregar.
*Plt Bupati Rohil Marah*
Editor : Investigasi Mabes
