Pihak pemerintahan menginginkan uang hasil penjualan kewarganegaraan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mentransfer sekitar 90 persen dari total 12.500 orang warga negaranya menuju area yang lebih tinggi dan terlindungi dengan baik.
Berdasarkan perkiraan pihak berwenang, proyek tersebut dapat menciptakan kira-kira 5,6 juta dolar AS (setara Rp 91,5 miliar) di tahun awal, serta kemungkinannya akan naik sampai ke 42 juta dolar AS (atau senilai Rp 686 miliar) tiap tahunnya. Jumlah itu setara dengan 19% dari seluruh penghasilan nasional.
Agar program ini dapat dijalankan dengan sukses, Pemerintah Nauru mengungkapkan bahwa proses pemilihan orang yang berhak mendapatkan paspor akan dieksekusi dengan cermat.
Passpor tidak akan diserahkan ke orang-orang dengan latar belakang hukum tertentu atau mereka yang berasal dari negeri-negeri terpapar risiko tinggi versi PBB, sepetuti halnya Rusia dan Korea Utara.
Di samping itu, Nauru juga bekerja sama dengan Bank Dunia serta lembaga internasional lainnya guna menjamin kerapian dan kejujuran dalam pelaksanaan program tersebut.
Solusi atau kontroversi?
Walaupun menawarkan peluang ekonomi, program tersebut memiliki aspek-aspek lain juga. golden passport sering kali menuai kontroversi.
Banyak pihak cemas bahwa paspor seperti itu mungkin dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki agenda tersembunyi.
Bagaimanapun, bagi negara sedang berkembangkan seperti Nauru yang berjuang mencari dana guna menangani akibat dari perubahan iklim, tindakan tersebut dapat menjadi jawaban.
"Ketika dunia terus berdiskusi tentang perubahan iklim, kita perlu mengimplementasikan tindakan konkret guna menjamin keamanan masa depan negeri kita," ungkap Presiden Nauru David Adeang. CNN .
Editor : Investigasi Mabes
