Brigjen Latif juga menekankan bahwa penataan dan pengawasan terhadap juru parkir harus dilakukan secara efektif agar lingkungan usaha menjadi lebih nyaman dan aman, sehingga kepercayaan publik dan investor terhadap sektor UMKM dapat terus terjaga.
“Kita harus sadar betul bahwa UMKM sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapisan terbawah. Oleh sebab itu, gangguan sekecil apapun terhadap UMKM harus kita hilangkan,” tandasnya.
Dirinya berharap peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan sektor ini. Ia juga mengimbau para pelaku usaha yang merasa terganggu oleh aksi premanisme agar tak ragu melapor ke pihak kepolisian.
"Insyaallah kalau UMKM ini kuat, Indonesia akan kuat. Para pengusaha yang merasa terganggu dalam menjalankan usahanya agar segera melapor ke polisi. Jika tidak direspons, silakan lapor ke Polda Jateng, pasti akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.Melalui kegiatan ini, Polda Jateng berharap dapat memantik kesadaran kolektif dan memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih dari praktik premanisme, serta meningkatkan peran UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Tengah.
Editor : Investigasi Mabes
