Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Teluk Wondama maupun Bupati setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin tergerus.
Editor : RedakturSumber : Team
