Namun lebih dari sekadar pelanggaran hukum, kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan berlapis mulai dari Pertamina, SPBU, hingga aparat wilayah.
“Penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan tidak akan berarti kalau jaringan di atasnya tetap aman. Kita ingin Kapolda Kaltim membentuk tim khusus yang turun langsung, bukan hanya perintah di atas kertas,” desak seorang aktivis lingkungan energi setempat.
Publik kini menunggu sikap nyata dari Kapolda Kaltim dan Kapolres Kukar. Apakah mereka akan menunjukkan ketegasan dalam menindak mafia solar bersubsidi, atau justru membiarkan persoalan ini tenggelam seiring waktu seperti banyak kasus serupa sebelumnya?Kegiatan ilegal yang dibiarkan di tengah pemukiman jelas mencoreng citra aparat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Apalagi, BBM subsidi adalah hak rakyat kecil, bukan untuk kepentingan bisnis gelap segelintir orang.
Editor : RedakturSumber : Team
