Amanah rakyat kini seolah menjadi komoditas politik. Setelah suara dirayu dan dibeli, kepentingan publik pun ditukar dengan permainan anggaran. Serangan fajar menjadi awal dari serangan balik kepentingan pribadi. Ketika politik kotor bersanding mesra dengan kekuasaan hukum, keadilan kehilangan maknanya. Di ruang akademik, mahasiswa diajarkan bahwa hukum adalah panglima; namun di dunia nyata, hukum justru tunduk pada kekuatan modal dan politik. Supremasi hukum pun tereduksi menjadi alat manipulasi bagi mereka yang berkuasa.
Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, kegelisahan ini kian terasa nyata. Di tengah upaya membangun optimisme, pemuda menghadapi realitas pahit bahwa etika publik dan moralitas pejabat hanyalah buih di permukaan. Mereka terus menunggu datangnya titik balik—sebuah “entri point” bagi kebangkitan nasionalisme baru—yang bukan hanya simbol, tapi nyata dalam keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan negara terhadap generasi muda.
Editor : RedakturSumber : Andi Purnama
