Dugaan Penyimpangan Proyek KDKMP Desa Sapeken Jadi Sorotan, Material Batu Karang Dipersoalkan Warga

Foto Redaktur
Dugaan Penyimpangan Proyek KDKMP Desa Sapeken Jadi Sorotan, Material Batu Karang Dipersoalkan Warga
Dugaan Penyimpangan Proyek KDKMP Desa Sapeken Jadi Sorotan, Material Batu Karang Dipersoalkan Warga

InvestigasiMabes.com | Sapeken — Proyek pembangunan KDKMP di Desa Sapeken menuai sorotan tajam dari masyarakat setelah muncul dugaan pengerjaan proyek yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis serta berpotensi melanggar aturan lingkungan dan kelautan.

Temuan tersebut mencuat setelah adanya pengaduan masyarakat kepada tim awak media investigasimabes.com pada 24 Mei 2026. Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan klarifikasi langsung di lokasi, ditemukan sejumlah indikasi pekerjaan yang diduga tidak mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis pembangunan.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian publik yakni penggunaan batu karang laut sebagai material pondasi proyek. Padahal, berdasarkan spesifikasi teknis yang semestinya digunakan adalah batu gunung sebagai material utama pondasi bangunan.

Warga menilai penggunaan batu karang tidak hanya menyalahi spesifikasi pekerjaan, namun juga berpotensi merusak ekosistem laut. Pengambilan batu karang dari laut disebut dapat mengganggu kelestarian terumbu karang yang selama ini menjadi habitat dan tempat berkembang biaknya biota laut, termasuk populasi ikan di wilayah perairan Sapeken.

Selain berdampak terhadap lingkungan, masyarakat juga mengkhawatirkan kualitas bangunan proyek tersebut. Penggunaan material batu karang dinilai riskan terhadap ketahanan konstruksi dan dikhawatirkan dapat memicu kerusakan maupun longsor dalam jangka waktu tertentu.

Tidak hanya itu, hasil investigasi juga menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam teknis pengecoran bangunan. Material pasir yang digunakan disebut memakai pasir putih jenis sertu, bukan pasir hitam sebagaimana lazim digunakan dalam konstruksi pengecoran sesuai standar teknis.

Bahkan, teknis pengerjaan cakar pondasi disebut tidak sesuai dengan ukuran kedalaman dan luas sebagaimana tertuang dalam RAP maupun RAB proyek. Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Masyarakat mempertanyakan fungsi pengawasan dari pihak terkait, termasuk unsur pengawas lapangan yang disebut melibatkan pihak TNI. Hingga proyek berjalan, warga mengaku belum melihat adanya teguran maupun evaluasi terhadap pelaksana pekerjaan meski berbagai dugaan pelanggaran teknis telah menjadi sorotan.

Warga berharap instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut agar kualitas pembangunan tetap terjamin serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun kerusakan lingkungan laut.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun pihak terkait lainnya masih belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan pekerjaan tersebut.

Editor : Redaktur
Sumber : Team
Bagikan


Berita Terkait
Terkini