“Saya mewakili seluruh jajaran PWDPI dari pusat hingga daerah, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap jajaran KPK. Tanggapan cepat dan tindakan nyata yang dilakukan ini membuktikan bahwa aspirasi dan pengawasan dari elemen masyarakat, termasuk pers, didengar dan ditindaklanjuti secara serius,” tegas Nurullah RS, Jumat (12/6/2026).
Ia menambahkan: “Kasus di Imigrasi yang menggunakan kode rahasia dan melibatkan pejabat setingkat wakil menteri, ditambah kasus di Bea Cukai yang merugikan triliunan rupiah, menunjukkan korupsi sudah menggurita hingga ke lembaga pengatur arus barang dan orang. Jika dibiarkan, ini merusak perekonomian dan kepercayaan publik secara mendalam.”
Ketum PWDPI meminta penyelidikan tidak berhenti di tingkat pelaksana: “Telusuri seluruh aliran uang, jangan hanya menangkap orang lapangan. Kode rahasia yang digunakan menunjukkan ini sudah menjadi sistem yang terorganisir, jadi harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai hanya yang di bawah yang ditahan, sementara yang mengatur jaringan tetap aman.”harabnya.
Ketum PWDPI menekankan pentingnya perbaikan sistem: “Pelayanan publik harus transparan. Hilangkan celah pemerasan dengan sistem digital yang bisa diawasi publik. Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi di masa mendatang.”Ia juga mengajak masyarakat berani melapor, “Jangan takut melaporkan praktik pungutan liar. Seperti yang terlihat, laporan dan pengawasan masyarakat bisa memicu penindakan tegas. PWDPI akan terus mengawasi seluruh proses hukum hingga selesai dan tidak ada yang kebal hukum.”pungkasnya.(Rif/PWDPI).
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
