InvestigasiMabes.com | Padang Pariaman – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sepakat menyusun roadmap pengelolaan sampah sebagai langkah strategis mempercepat pembenahan tata kelola persampahan di Ranah Minang. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat di Hall IKK Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).
Rapat koordinasi dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumbar beserta kepala organisasi perangkat daerah terkait. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan meskipun pengelolaan sampah merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat hadir untuk memastikan percepatan penyelesaiannya sesuai arahan Presiden. Menurutnya, persoalan sampah telah menjadi isu nasional yang memerlukan komitmen bersama seluruh daerah.
Sebagai bentuk dukungan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup akan menyusun roadmap pengelolaan sampah Provinsi Sumbar, sebagaimana yang telah dilakukan di DKI Jakarta dan tengah disiapkan untuk Bandung Raya serta Provinsi Bali. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam mencapai target nasional pengelolaan sampah secara menyeluruh paling lambat tahun 2029, bahkan diupayakan dapat dipercepat hingga 2028 atau 2027.“Kita ingin seluruh daerah memiliki arah yang jelas dalam pengelolaan sampah. Dengan komitmen bersama, target nasional dapat dicapai lebih cepat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat,” ujar Jumhur.
Editor : RedakturSumber : Team
