Investigasimabes.com l Dumai – Polemik mengenai dugaan pengalokasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Dumai terus menjadi sorotan publik. Koordinator Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai, Riski Kurniawan, yang juga dikenal sebagai Aktivis 98, meminta seluruh pihak yang disebut dalam polemik tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pimpinan DPRD Dumai, memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut Riski, transparansi merupakan kewajiban moral sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat yang telah memberikan mandat melalui pemilu.
«"Transparansi sangat dibutuhkan. Jangan ada yang bersilat lidah. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam persoalan Pokir ini dan bagaimana dasar penentuannya. Semakin lama dibiarkan tanpa penjelasan, semakin besar pula ruang bagi munculnya spekulasi yang merugikan lembaga DPRD sendiri," ujar Riski.»
Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD bukan hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual.«"Sebagai wakil rakyat, mereka telah mengucapkan sumpah jabatan. Bagi yang beragama Islam, sumpah itu diucapkan dengan Al-Qur'an. Artinya, amanah yang diemban bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT. Karena itu, kejujuran harus menjadi prinsip utama."»
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
