Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Tidak hanya itu, Pasal 161 UU Minerba juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menampung, mengolah, mengangkut, maupun menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.
Dengan adanya ketentuan hukum tersebut, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pemodal, penampung, hingga pihak-pihak yang diduga mengendalikan kegiatan PETI tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.
Masyarakat pun berharap Polda Jambi, Polres Muaro Jambi, serta instansi terkait segera turun langsung melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas PETI di kawasan Pematang Pulai.Penegakan hukum diharapkan dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan tidak terus berlangsung tanpa pengawasan.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
