Sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk didalami sesuai hasil penyidikan, di antaranya:
1. Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait tindak pidana penganiayaan.
2. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, apabila terbukti terdapat tindakan sengaja dan melawan hukum yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik.
3. Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, terkait penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan.
4. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.Penerapan ketentuan hukum tersebut harus berdasarkan terpenuhinya unsur pidana dan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Publik Menunggu Ketegasan Aparat Penegak Hukum
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
