InvestigasiMabes.com | Pekanbaru - Pemerintah memastikan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) tidak serta-merta menghentikan operasional perusahaan. Nasib karyawan juga menjadi perhatian pemerintah dan dipastikan tidak dirugikan akibat kebijakan tersebut.
Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita LH Simanjuntak, saat menjawab kekhawatiran mengenai keberlanjutan operasional perusahaan dan nasib para pekerjanya setelah izin PBPH dicabut.
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," ujar Barita, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan langkah untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berlanjut meskipun izin PBPH-nya telah dicabut.Keberlanjutan operasional tersebut nantinya akan ditangani oleh BUMN dan BUMD yang bekerja sama untuk menindaklanjuti kegiatan perusahaan.
Editor : RedakturSumber : Team