"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak," kata Barita.
Ia menegaskan, hak-hak karyawan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan pemenuhan hak pekerja dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," pungkas Barita.
Diketahui, pencabutan izin perusahaan hutan tanaman industri (HTI) tersebut membuat negara kembali menguasai areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare.Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Editor : RedakturSumber : Team