InvestigasiMabes.com | Banyuwangi -Berdasarkan surat edaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) nomer BK0401-Lk/6** prihal : Permohonan Penghapusan/Pencabutan/Penggantian) Tenaga Kerja Konstruksi.
Selaku Pembina Konstruksi melalui Lembaga Kebijakan Jasa Konstruksi (LPJK) memberikan relaksasi (tempo) bagi Badan Usaha ( BU ) untuk mengganti Tenga Kerja (TK ) nya sampai tanggal 9 Juni 2022. Apabila tidak dilakukan perbaikan maka BU bisa dikenakan sanksi sesuai pasal 415 PP 05/21 yaitu berupa:
1. peringatan tertulis;2. pengenaan denda administratif;
3. penghentian sementara kegiatan berusaha;4. daftar hitam; dan/atau
5. pencabutan Perizinan Berusaha
Semua itu tidak berlaku di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur terbukti hasil Investigasi tim InvestigasiMabes.com ada beberapa CV di Banyuwangi yang masuk daftar Terlampir di surat edaran tersebut tetapi masih mendapatkan pekerjaan dan malaksanakan proyek anggaran APBD tahun anggaran 2023.Maka patut di duga adanya persekongkolan dan kongkalikong antara Dinas dan CV rekanan,nya di saat proses kontrak kerjaSangat di sayangkan kepala bidang pengadaan barang dan jasa ( BPJ) bungkam saat tim Investigasi mengklarifikasi nama CV yang di duga bodong tapi masih melakukan pelaksanaan proyek APBD tahun anggaran 2023.
Surat edaran kemenPUPR sudah jelas telah di lakukan Permohonan Penghapusan/Pencabutan/Penggantian) Tenaga Kerja Konstruksi bagi badan usaha dengan SBU KBLI 2017 di sampaikan kepada LPJK menggunakan format sebagaimana terlampir.
Permohonan Penghapusan/Pencabutan/Penggantian) Tenaga Kerja Konstruksi bagi badan usaha dengan SBU KBLI 2020 disampaikan kepada….. (Kementerian BKPM), dan Portal Perizinan (Pusdatin PUPR) serta ditembuskan kepada LPJK dan LSBU, dapat menggunakan format sebagaimana terlampir. (Yanto/dkk)
.
Editor : Investigasi Mabes
