LSM KPB Pertanyakan Jalan Karya Guru tanpa Plang Proyek

Investigasimabes.com l  Pekanbaru --  Ruslan Hutagalung Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kesatuan Pelita Bangsa (LSM KPB) mempertanyakan kegiatan di jalan Karya Guru menuju Man 3 Kota Pekanbaru yang tidak ada plang proyek, menurut Ruslan panggilan saban harinya mengatakan bahwa kemaren ( bulan Februari 2023 ) saya melintas di jalan itu menuju Bangkinang dan dilihatnya pekerjaan dalam kondisi baru pengerasan, namun pada awal bulan Maret 2023 pekerjaannya sudah selesai diaspal dan saya lihat tidak ada plang proyek.Coba pertanyakan itu ke PUPR Kota Pekanbaru kapan itu pekerjaan dilelang dan siapa PPK atau PPTKnya, Karena saya coba lihat di LPSE Kota Pekanbaru Itu belum ada paket lelang untuk daerah itu, kerjaan sudah dimulai kapan itu lelangnya, mana plang nama kegiatannya, berapa anggaran dan apa nama perusahaan yang mengerjakan, atau ini proyek siluman ucapnya mengakhiri pembicaraan kepada media ini.

Sementara Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Khaidir Bin Sholeh ketika didatangi media ini untuk konfirmasi di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Jl. Abdul Rahman Hamid Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang berjarak dari pusat Kota sekitar 25 km, namun beliau tidak berada diruangannya, dan ketika dihubungi melalui nomor telepon selulernya tidak diangkat dan ketika dikirimkan pesan melalui WhatsApp juga belum ada jawaban.Dari pantauan Investigasimabes.com  dilapangan pekerjaan pengaspalan pada jalan masuk menuju MAN3 Kota Pekanbaru terlihat tidak mulus atau ada yang bergelombang dan pekerjaan dinding drainase ada yang bolong-bolong pada bagian lantai parit yang diduga pekerjaan dilakukan tanpa pengawasan yang ketat dan lumpur-lumpur yang ada tidak dikeluarkan sebelum pekerjaan pengecoran beton.

Sementara Ketua Umum LPKSM JIHAT Kota Pekanbaru Efialdi, ketika dimintai tanggapan terkait kegiatan yang tidak ada plang proyek mengatakan bahwa Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.Dimulai sejak awal perencanaan, pelaksanaan tender, sampai akhir pelaksanaan proyek. Adapun dasar hukum yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan pemasangan plang papan nama proyek yang sumber dananya dari APBN atau APBD yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Kemudian kata Efialdi, berdasarkan Pasal 7 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, Kewajiban pelaku usaha adalah : beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.Jadi kalau ada proyek atau kegiatan yang tidak ada Plang Nama Kegiatannya itu patut untuk dicurigai, apalagi waktu pelaksanaannya melewati Tahun Anggaran, bisa saja masyarakat berasumsi bahwa administrasinya sudah dicairkan 100 persen walaupun pekerjaan molor melampaui tahun anggaran, jika melampaui jadwal waktu pelaksanaan berapa dendanya, apa ada sanksi bagi kontraktornya dan hal itu perlu diklarifikasi oleh PPK atau PPTKnya. (Red).