Diduga tambang galian tanah ” Ilegal” milik HL Suami dari seorang Dewan DPR RI AD Tidak Tersentuh APH, Dinas DLH Terkesan Takut

InvestigasiMabes.com | Minahasa utara -- Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan terhadap perizinan galian tanah yang berada di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ( MINUT ) Provinsi Sulawesi Utara ( SULUT ), tapi kali ini malah sebaliknya. Mereka yang mengeluarkan larangan tapi mereka juga yang melanggar sehingga menjadi pertanyaan publik.Galian tanah yang diduga milik HL di Desa Kuwil sangat meresahkan masyarakat Desa Kuwil berpotensi pada penyakit infeksi saluran pernafasan ( ISPA ) akibat debu tanah kuning yang bertebaran di jalanan, dan juga berpotensi merusak akses jalan.

Diduga galian tanah ilegal tersebut milik HL suami seorang anggota Dewan DPR RI inisial AD yang berdomisili di Minut. Selain maraknya galian tanah tidak berizin, kegiatan galian tanah tersebut berpotensi kuat akan merusak akses jalan Desa Kuwil beserta jalan PUPR Provinsi, sehingga menjadi tanda tanya publik APH dan Dinas terkait lainnya terkesan takut atau tutup mata.Terkait permasalahan tersebut mendapat sorotan keras dari Anggota LPK RI Sulut Maikel Pusung menurutnya "hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan tata ruang, sehingga merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan umum"

Tak hanya itu, Aktivitas galian tanah yang berada di Desa Kuwil tersebut diduga tanahnya di bawah ke Desa Pinilih Kecamatan Dimembe sehingga menjadi sorotan masyarakat, lantaran saat wartawan tim nvestigasi waktu di lapangan bertemui dengan sopir damtruck mengatakan "silahkan hubungi boss Odi"Sedangkan Odi saat dikonvirmasi media yang tak lain adalah tangan kanan dari HL, mengatakan " tanah yang kami gali ini untuk akses jalan menuju kebun milik boss HL dan tanah ini di bawah ke kebun milik OD dan KD yang tak lain adalah pejabat Sulut," ucap Odi melalui via telepon dan hal tersebut di rekam wartawan"

Hal ini akang saya pertanyakan di Dinas DLH Minut, APH terkait izin lingkungan maupun izin dari pemerintah setempat. Padahal  berdasarkan Regulasi yang telah di delegasikan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yakni berdasarkan Perpres No. 55 tahun 2022 tentang Perizinan berusaha di Bidang Pertambangan dan Perubahan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba” Ungkap PusungIa juga menegaskan, terkait dengan perizinan tambang galian tanah ini sepertinya menjadi kewenangan ESDM Provinsi, karena setiap urusan pertambangan merupakan kewenangan dinas ESDM yang seharusnya melakukan pengawssan terkait perizinan tambang. termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Minut yang seharusnya menindak tegas bagi tambang galian Tanah yang tidak memiliki izin tersebut.

” Saya selaku Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen LPK RI menyoroti sikap APH dan dinas terkait lainnya yang terkesan takut atau bungkam, karna tanah tersebut milik pejabat Sulut.Apa lagi membiarkan para pengusaha bisnis Tambang galian tanah di Desa Kuwil sudah meresahkan masyarakat apa lagi tidak memiliki izin lengkap. Saya selaku Anggota LPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara meminta agar APH dan dinas ESDM Provinsi Sulut bertindak tegas terhadap pelaku bisnis jual beli galian tanah yang tidak memiliki izin pertambangan tersebut” Demikian Pungkas Maikel Pusung.

(Ardi D/ Red).