"" Hal tersebut terjadi karena :
(1). Kepala Dinas PUPR tidak melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan kontruksi pada satuan kerjanya.(2). PPK, PPTK, konsultan, pengawas dan Tim PHO tidak cermat dalam menguji perhitungan volume pekerjaan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan.
(3). Para penyedia jasa terkait tidak melaksanakan pekerjaansesuai kontrak yang telah di sepakati.""
"" Atas permasalahan diatas, BPK memberikan rekomendasi kepada PJ Bupati Mesuji :
(a). Sekretaris Daerah (Sekda) Mesuji selaku pengelola BMD untuk menginventarisasi atas hilangnya persediaan aspal dan besi di Dinas PUPR dan selanjutnya "MEMPROSES SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU" atas hilangnya persediaan aspal dan besi tersebut.
b. Kepala Dinas PUPR :
(1). Menyajikan nilai persediaan dan beban persediaan dalam laporan keuangan sesuai kondisi sebenarnya.(2). Meningkatkan upaya pengendalian dan pengamanan atas persediaan yang dikelolanya.""Lebih lanjut sikap kecewa juga di tunjukan oleh bapak Ferry Saputra terhadap Sekretaris Daerah Kab.Mesuji yang mana rekomendasi BPK kepada PJ Bupati kab.Mesuji untuk diteruskan kepada Sekretaris Daerah kab.Mesuji selaku pengelola BMD untuk menginventarisasi atas hilangnya persediaan aspal dan besi di Dinas PUPR dan selanjutnya memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
" Kami juga berharap kepada Sekda kabupaten Mesuji untuk bisa menjawab dan melaksanakan Rekomendasi dari BPK, itu sudah jelas ada temuan dari Lembaga Negara kenapa belum di eksekusi...?
ada apa....?kami memang menunggu LHP BPK tahun 2022 biar lebih lengkap, karena LHP BPK tahun 2021 Dinas PUPR selalu berasumsi bahwa aset batu dan besi yang tidak jelas keberadaannya/hilang diduga tenggelam/terbenam/masuk ke dalam lumpur/dll,
Editor : Investigasi Mabes
