"Apakah hanya sebuah kebetulan seperti yang dijelaskan Kasat Reskrim? Bukankah UU No.40 Tahun 1999 termasuk Lex Specialis? Lalu, bagaimana dengan Lex specialis derogat legi generali? Apakah pantas insan pers dijadikan saksi atas produk pemberitaannya sendiri?" ketusnya.Untuk diketahui, Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa Lex Specialis (hukum yang bersifat khusus) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
Terhadap surat panggilan yang telah dititipkan kepada HY dan MI tersebut, amanat Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 bisa dilihat sebagai jawabannya.Pasal 1 ayat (10) mengamanatkan bahwa "wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan".Di samping itu, pasal 4 ayat (4) UU juga mengamanatkan, bahwa "dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak".Terhadap sejumlah pertimbangan diatas, media ini pun telah beberapa kali membangun komunikasi dengan Olof Batlayeri selaku Kasie Humas Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana wujud pelaksanaan MoU antara Dewan Pers dan Polri Nomor : 03/DP/MoU/III/2022 - Nomor : NK/4/III/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA dan Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si di Jakarta pada hari Rabu, 16/3/2022. (IM.Tim)
Editor : Investigasi Mabes
