"Ya Partai Golkar itu kan harusnya bisa mandiri, apalagi dengan keluar putusan MK dia sebaiknya mandiri. Jadi khusus untuk Golkar ini kita lihat secara teori politik pragmatis juga lah, karena seharusnya bisa menjadi Partai yang mandiri," pungkasnya.
Senada dengan Nasuhaidi, pengamat politik senior Universitas Jambi (UNJA), Navarin Karim menyayangkan langkah pragmatis yang diambil oleh DPP Partai Golkar.
Navarin menilai di Pilkada serentak 2024 ini, khususnya di Kota Jambi telah terjadi hegemoni politik yang dilakukan oleh para elit Politik di pusat hingga ke tingkat daerah.
"Kalo dulu masih ada otoritas dari pihak daerah, tetapi saat ini betul-betul jalan hegemoni politik dari koalisi. Ini yang saya lihat makin kacau perpolitikan kita saat ini," ujarnya.
"Luar biasa sadis betul perpolitikan kita saat ini, kasihan orang yang berpolitik secara normal dan lurus-lurus saja," sambungnya.
Disisi lain, Navarin pun meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh DPP Partai Golkar itupun tidak terlepas daripada kepentingan pribadi aktor di daerah. Sehingga keinginan pengurus Golkar daerah dan suara dari masyarakat yang menginginkan Golkar mengusung Budi Setiawan dikesampingkan."Aktor tunggal di daerah itu jelas ya, karena dia mempunyai kepentingan dia gerilya lah ke pusat, jadi yang diinginkan daerah dan masyarakat itu tidak jalan," jelasnya.
"Mungkin ada yang bergerilya ke pusat itu, artinya memotong jalur komunikasi, akibatnya Budi Setiawan tergeser," tutupnya.
Editor : Investigasi Mabes
