Kritik pedas terus bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk LSM dan aktivis lokal. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek ini.
“Pemerintah harus bertindak tegas. Jika dugaan ini terbukti, bukan hanya pelaksana proyek yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pihak-pihak terkait lainnya. Pelanggaran seperti ini mencederai kepercayaan masyarakat dan merugikan keuangan negara,” tegas salah seorang aktivis.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi Pemerintah Kabupaten Jepara, selaku penanggungjawab Kabid Bina Marga Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Kabupaten Jepara, dalam membuktikan komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berharap agar pelanggaran semacam ini menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai dari dana publik.
“Proyek yang dibiayai dari uang rakyat harus memberi manfaat nyata, bukan menjadi ajang penyimpangan dan pelanggaran hukum.” Ujarnya.Hingga berita ini diturunkan, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Jepara belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Beberapa pihak mendesak agar ia segera memberikan klarifikasi untuk menjelaskan situasi sebenarnya, karena proyek pekerjaan aspal sansit secara kontrak masih dalam tanggungjawab kontraktor, masih dalam perawatan,"tutup (Tem)
Editor : Investigasi Mabes
