Prof. Satryo menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) itu dikeluarkan untuk mencairkan sumber dana (Tukin) di Departemen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Akan tetapi, ketika Kemendikbud Ristek dimekarkan menjadi tiga dan bidang edukasi tinggi berada di bawah Kemendikti Saintek, Prof. Satryo merasa perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut.
Hal ini bermaksud bahwa aturan tersebut akan menambah beban Kerjasama Mensor Otomatis Kemdikbudristek.
Ia mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Nomor) 44 bertujuan untuk pembayaran honorarium dosen. "Saya penasaran mengapa sampai sekarang ini tidak ada, baru kali ini terbit, jadi saya menimbulkan beban," ujarnya.
Ia melakukan penilaian atas peraturan tersebut, lalu mencoba melakukan penghitungan ulang kemampuan negara untuk membayar gaji tukim. Setelah dilakukan peninjauan, anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tidak mencukupi untuk menutup seluruh gaji tukim dosen.
Permen NKRI No 44 Tahun 2024, yang diterbitkan pada bulan Oktober, dalam artikelnya menyediakan jaminan untuk proses perekrutan, transfer, dan sertifikasi guru. Ringkasnya, meningkatkan otonomi perguruan tinggi dalam mengelola karir guru.
Dalam masa depan, status guru besar hanya dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Selain itu, ada ketentuan mengenai batas usia penunjukan guru besar, tingkatan jabatan akademik guru besar yang disederhanakan, serta pengenalpastian jumlah professor kehormatan.
Terdapat rencana tentang aturan untuk tunjangan, gaji serta tambahan pendapatan lainnya.
Pada saat itu, alasan untuk melakukan evaluasi pada Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 adalah untuk revitalisasi otonomi perguruan tinggi.
Oleh karena itu, untuk mendukung revitalisasi otonomi perguruan tinggi, Kementerian membuka kesempatan yang luas bagi para pelaku pendidikan tinggi untuk memberikan masukan, saran, dan pendapat terkait evaluasi tersebut.
Editor : Investigasi Mabes
