Sebagian anggota kabinet Netanyahu sudah mendorong dia supaya menghapuskan jabatan Baharav-Miara sebab pandangan dirinya yang selalu melawan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, Perdana Menteri tersebut masih belum sepenuhnya bertindak terhadap usulan itu.
Pada suatu pertemuan kabinet di hari Selasa, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar—yang pernah mengangkat Baharav-Miara menjadi menteri dalam administrasi sebelumnya—menuding sang Jaksa Agung telah "menghancurkan pemerintah" dan menyamakannya dengan pilot pesawat tempur Jepang jenis kamikaze, sesuai laporan dari kantor beliau.
Pada hari tersebut juga dipenuhi dengan protes dari keluarga penyandera di Gaza terhadap Netanyahu. Mereka mengungkapkan keprihatinan bahwa adanya pertempuran lagi di daerah tersebut akan membuat penghapusan kerabat yang disayangi menjadi lebih sulit untuk dicapai.
Kritikus menyatakan bahwa Netanyahu terus melanjutkan konflik tersebut demi mendepak Bar agar bisa membuat jalur bagi Otzma Yehudit supaya dapat kembali berpartisipasi dalam koalisinya. Hal ini seolah-olah memberi kesempatan pada Perdana Menteri untuk sedikit lega usai ancaman dari kalangan politisi Haredi yang siap memberikan dukungan negatif atas rancangan Anggarannya serta meruntuhkan kekuasaannya bila permintaan mereka tentang pembuatan hukum baru—yang bertujuan untuk melepaskan mahasiswa yeshiva dari wajib militer—tidak dipenuhi.
Rencana pengecualian Haredi ini merupakan "pemilihan berdasar darah," ujar Pardo saat pertemuan publik itu, memakai frasa dari masa Holokaus yang mendeskripsikan pemisahan Nazi Jerman antara Yahudi yang dipandang pantas ditempatkan pada pekerjaan paksa dengan mereka yang secara langsung dikirim ke pembantaian.
Dia sekali lagi menggunakan frasa itu untuk mengecam pemelebaran masa tenggat pelepasan tebusan dalam gencatan senjata Gaza, serta mendeskripsikan strategi Netanyahu selama negosiasi ini sebagai "kecurangan memalukan yang membawa keputusan serupa dengan Judenrat bagi sang tawanan."
Rafi Ben Shitrit, ayah dari Elroi berusia 20 tahun yang tewas ketika mencegat serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023, mengutuk Netanyahu lantaran enggan membentuk komisi investigasi nasional tentang kesalahan yang memicu serangan tersebut.
Perdana Menteri, yang pemerintahanya sedang mencoba meredam kekuatan pengadilan, sudah beberapa kali menyatakan bahwa adanya suatu komite seperti ini bisa menjebloskannya dalam masalah, terutama karena komite tersebut bakal diketuai oleh mantan Hakim Agung serta diisi oleh anggota-anggota yang dipilih langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, yakni Isaac Amit—yang sayangnya tidak mendapatkan apresiasi dari pihak pemerintah. Berdasarkan hasil survei, tampak ada dukungan masyarakat yang cukup besar bagi investigasi semacam itu.
"Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita nggak tau apa yang udah rusak, gimana mau maju kalo belum ketahuan kekurangannya, [dan] bagaimana sembuh kalau penyakitnya sendiri masih blm diketehui," kata Ben Shitrit.
Negara harus mengutamakan "rakyat di depan pemerintahan, kerajaan lebih dulu daripada sang raja, dan demokrasi terlebih dahulu dibandingkan dengan politik," imbuhnya.
Editor : Investigasi Mabes
