Hutang 490 M, membawa Wapres ke SAJIAN Capaian Inovasi Banyuwangi

Foto Redaktur
Hutang 490 M, membawa Wapres ke SAJIAN Capaian Inovasi Banyuwangi
Hutang 490 M, membawa Wapres ke SAJIAN Capaian Inovasi Banyuwangi

InvestigasiMabes.com | Bnyuwangi -

Oleh :Andi Purnama, S.H., S.T., M.M.

Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan

Serasa tidak ada lagi kreatifitas dan inovasi yang layak untuk dibanggakan, ketika tamu negara berkunjung ke Bumi Blambangan diajak ke hal yang sudah sangat mahfum dan umum, untuk panen tebu, pasar maupun kampung lobster. Tidak adakah, trend yang menunjukkan bukti, bahwa Banyuwangi berhasil terhadap penemuan hasil Riset and Development/R&D yang "mengemparkan" nasional dan

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
dunia internasional. Mungkin akan lebih menarik, ketika panen tebu dengan hasil temuan diameter batang mencapai 50 cm, merupakan hasil penelitian anak bangsa, sehingga tidak ada rendemen tebu dan kedepan dapat menyelesaikan kebutuhan gula nasional 3 juta ton dapat teratasi. Atau lobster yang dikembangkan dari mulai "benih sampai besaran 1 kg" si Indonesia, yang saat ini masih terbatas hanya negara Vietnam saja yang bisa menguasai teknik teknologinya san dirahasiakan, padahal benihnya dari perairan Indonesia. Atau wapres diajak ke rehabilitasi pasar yg berpotensi molor dan mangkrak di area sekitar MPP.

Ketika era A.A.Anas (Bupati Sebelumnya) masih ada inovasi MPP sebgai pusat layanan publik yg terintegrasi. atas inovasi layanan terpusat berbasis Mall, di MPP Banyuwangi, menjadi tempat "studi tiru" seluruh Daerah se-Indonesia, meskipun kenyataan saat ini, aspek penyelenggaran Perizinan kondisi "dicline" merosot tajam, menghilangkan marwah "digitalisasi" namun pemahaman dan paeadigma penyelenggaraanya malah lebih sehat secara manual"

Seperti kata salah satu pejabat teras Pemkab Banyuwangi, masak digital malah menjadi susah ribet, dan tidak ada kepastian padahal studi banding audah ke mana-mana, tetapi pelaksanaanya masih sama dan stagnan. Belum lagi aspek tata ruang yang tidak terencana baik, ploting tanpa partisipasi masyarakat luas, sehingga menjadi pola hambatan dan keresahan ditengah masyarakat yang memiliki lahan, meskipun akan digunakan fisik pendukung operasi pertanian.

Editor : Redaktur
Sumber : Team
Bagikan


Berita Terkait
Terkini