InvestigasiMabes.com | Bandung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati Bandung dalam Optimalisasi Tata Kelola
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Penanganan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) Nonaktif Pasca Pemberlakuan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) mulai periode Juni 2025 di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (9/7/2025).
Pada kesempatan itu hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Supardian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Yuli Irnawaty Mosjasari dan para kepala dinas lainnya di lingkungan Pemkab Bandung, serta para camat, para kepala desa, lurah se-Kabupaten Bandung.Para Direktur RSUD dan Direktur RSUD Bedas serta perwakilan BPJS Cabang Soreang, Kepala Baznas Bandung, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung, TKSK se-Kabupaten Bandung, Koordinator PKH Kabupaten Bandung, Ketua IPSM Kabupaten Bandung, SDM PKH Kabupaten Bandung dan pihak lainnya.
Usai rakor, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bandung mencapai sekitar 147.000 PBI JK yang dinonaktif pasca pemberlakuan DTSEN mulai periode Juni 2025.
"Solusinya nanti kita tadi kita sudah menugaskan kepada para kepala desa dan para Ketua RT, RW, para kader PKK dan Posyandu semua termasuk PKH, TKSK untuk sama-sama dilihat CPCL-nya (calon penerima calon lokasi) di masing-masing desa langsung on the spot ke rumah masing-masing. Kalau toh ternyata masyarakat yang dinonaktifkan ini ternyata harus dibantu dan layak dibantu, maka harus segera dibuatkan pernyataan oleh kepala desa dan kemudian disetorkan ke Dinas Sosial. Nanti Dinas Sosial membuat keterangan, maka langsung oleh BPJS diaktifkan kembali. Solusi singkatnya seperti itu. Diharapkan dalam satu Minggu selesai semuanya," tutur Bupati Bandung.
Editor : RedakturSumber : Team
