InbestigasiMabes.com | Saumlaki -Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan bahwa dirinya bersikap represif terhadap sejumlah tenaga PPPK paruh waktu yang melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, Bupati Jauwerissa menegaskan, bahwa langkah hukum yang ditempuh pemerintah daerah bukan bentuk kriminalisasi rakyat, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga ketertiban, menghormati hukum, dan melindungi kepentingan bersama.
"Saya ingin meluruskan. Tidak ada satu pun warga yang diproses karena menyampaikan aspirasi. Tapi ketika aksi berubah menjadi anarkis dan merusak fasilitas negara, itu sudah wilayah hukum. Pemerintah tidak boleh tinggal diam,"tegas Jauwerissa di Saumlaki, Rabu (22/10/2025).
Bupati menjelaskan, sejak awal dirinya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Bahkan pada saat aksi 1 Oktober lalu, ia langsung menemui para demonstran danbmendengar keluhan mereka secara terbuka, baik di Kantor Bupati maupun di halaman DPRD Kewarbotan."Beta tahu betul perasaan mereka. Banyak dari mereka sudah mengabdi belasan tahun. Tapi beta juga harus menjaga agar penyampaian aspirasi tetap dalam koridor hukum," ujar jauwerissa.
Editor : RedakturSumber : Team
