Warga juga mendesak Kaur Pemerintahan Desa Lermatang, Mesak Takndare, memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pendataan, kriteria yang digunakan, serta alasan tidak masuknya sekitar 200 pemilik lahan ke dalam daftar yang telah disampaikan kepada pemerintah.
Di sisi lain, masyarakat berharap Pemerintah Desa Lermatang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan instansi terkait segera mengambil langkah korektif dengan membuka ruang verifikasi ulang sehingga seluruh warga yang memiliki hak atas lahan memperoleh perlakuan yang adil dan tidak dirugikan akibat dugaan kesalahan administrasi maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip transparansi.
Masyarakat desa lermatang juga meminta kepada Tim Satgas dan Aparat Penegak Hukum agar memanggil dan memeriksa oknum kaur tersebut dan apabila ditemukan fakta pembohongan maka oknum tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Red IM Tim). Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
