Rapat kerja APPSI tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, integritas, dan kepemimpinan yang transformatif di tingkat daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Bima, gubernur memiliki dua peran strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur diminta memastikan terbangunnya koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan berbagai program prioritas nasional berjalan selaras dan efektif.
Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah, baik secara tatap muka maupun melalui pertemuan daring. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Selain koordinasi, para gubernur juga diminta memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis di daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kepemimpinan kepala daerah, menurut Bima, harus hadir hingga ke tingkat implementasi dan tidak sepenuhnya didelegasikan."Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu untuk tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal," ujarnya
Editor : RedakturSumber : Team
