"Fokus utamanya pada efisiensi dan optimalisasi APBN, memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan output maksimal yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Program pemerintah yang dinilai kurang efisien perlu segera dibenahi untuk menjaga disiplin anggaran serta kesinambungan fiskal di tengah dinamika global," ujar Munir Abdul Haris, Senin (14/9/2026).
Selain efisiensi anggaran, Kadin Lampung menyoroti pentingnya menciptakan stabilitas pasar lewat kepastian arah kebijakan penganggaran pemerintah. Kepastian ini dibutuhkan agar investor domestik maupun mancanegara tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia
Untuk mewujudkan hal tersebut, penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan otoritas ekonomi lain, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menjadi kuncinya.
"Kebijakan fiskal tidak cukup hanya berorientasi pada pengendalian anggaran semata. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan sektor riil dan daya beli masyarakat melalui keseimbangan antara penerimaan pajak serta perlindungan perekonomian rakyat," lanjut Munir.Bagi iklim usaha di Provinsi Lampung, arah kebijakan fiskal yang efisien, transparan, dan stabil sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian investasi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah. (Syarif).
Editor : RedakturSumber : Team
