Di sinilah letak persoalan yang patut dikritisi.
Ketika masyarakat Kampunganyar harus urunan membeli material untuk memperbaiki jalan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana prioritas pembangunan pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Apakah pembangunan hanya dinilai dari suksesnya penyelenggaraan acara dan ramainya kunjungan, atau juga dari kondisi infrastruktur yang digunakan masyarakat setiap hari?
Kritik ini bukan berarti menolak kegiatan maupun acara daerah. Namun, pemerintah harus mampu menunjukkan keseimbangan antara penyelenggaraan kegiatan seremonial dan pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat.
Sebab, jalan yang layak bukanlah kemewahan bagi warga, melainkan bagian dari kebutuhan dasar yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kehidupan sehari-hari.
Editor : RedakturSumber : Team
